Korupsi Noel KPK: Prabowo Akui Malu, Vonis Tersangka Diumumkan

advent1jkt.sch.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku malu atas kasus korupsi Noel KPK yang menjerat eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, menurut Detik. KPK menangkap Noel dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 21 Agustus 2025 karena pemerasan sertifikasi K3. Artikel ini merangkum pengakuan Prabowo, kronologi kasus, dan implikasinya, merujuk BBC News Indonesia. Lihat juga Kasus Korupsi Kemnaker 2025.

Pengakuan Prabowo dalam Kasus Korupsi Noel KPK

Prabowo menyatakan rasa malunya saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di Tangerang, 28 Agustus 2025, menurut Detik. Ia menegaskan tidak akan melindungi anggota Gerindra yang korup, termasuk Noel.

Pernyataan Prabowo:

1. Noel, anggota Gerindra, bukan kader karena belum ikut kaderisasi.
2. Prabowo menyebut Noel “menarik” namun mungkin “khilaf.”
3. Ia menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, menurut Kompas.

Selain itu, Sekjen Gerindra Sugiono menyatakan partai akan mencabut keanggotaan Noel, menurut CNN Indonesia. Oleh karena itu, Gerindra mengevaluasi status Noel. Dengan demikian, partai menunjukkan sikap tegas. Misalnya, VOI melaporkan Noel menerima Rp3 miliar dan motor Ducati.

Kronologi Kasus Korupsi Noel KPK

KPK menangkap Noel dan 13 orang pada 20–21 Agustus 2025 di Jakarta atas pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker, menurut Analisa Publik. Kasus ini berlangsung sejak 2019, dengan total dana Rp81 miliar.

Fakta Kronologi:

1. Biaya sertifikasi K3 melonjak dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta.
2. Noel menerima Rp3 miliar dan motor Ducati, menurut VOI.
3. Irvian Bobby Mahendro menerima Rp69 miliar, menurut Merdeka.

Selain itu, KPK menyita 24 kendaraan, termasuk 15 mobil dan 7 motor, menurut Antara News. Oleh karena itu, penyidikan terus berlanjut. Dengan demikian, kasus ini terbongkar. Misalnya, Kompas melaporkan Noel ditahan hingga 10 September 2025.

Pelanggaran Hukum Noel dan Tersangka Lain

KPK menetapkan 11 tersangka, termasuk Noel, dengan tuduhan pemerasan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan/atau 12B UU Tipikor, menurut ICW. Noel mengetahui dan meminta jatah pemerasan.

Daftar Tersangka:

1. Irvian Bobby Mahendro (Koordinator K3, 2022–2025)
2. Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Pengujian, 2022–sekarang)
3. Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja, 2020–2025)
4. Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan, 2020–sekarang)
5. Immanuel Ebenezer Gerungan (Wamenaker)
6. Fahrurozi (Dirjen Binwasnaker, Maret 2025–sekarang)
7. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan, 2021–Februari 2025)
8. Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator)
9. Supriadi (Koordinator)
10. Temurila (PT KEM Indonesia)
11. Miki Mahfud (PT KEM Indonesia)

Selain itu, KPK mengungkap pemerasan merugikan buruh, menurut Merdeka. Oleh karena itu, kasus ini menimbulkan kemarahan publik. Dengan demikian, KPK menegaskan penegakan hukum. Misalnya, VOI melaporkan Noel membantah tuduhan pemerasan.

Implikasi Hukum dan Sosial

Kasus korupsi Noel KPK mencoreng komitmen antikorupsi Prabowo, menurut Suara Merdeka. Publik menuntut reformasi Kemnaker.

Implikasi Utama:

1. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan menurun.
2. Buruh mengecam korupsi K3 yang membahayakan keselamatan, menurut Merdeka.
3. KPK diminta menyelidiki jaringan korupsi lebih lanjut, menurut ICW.

Selain itu, serikat buruh menuntut audit menyeluruh program K3, menurut Merdeka. Oleh karena itu, transparansi menjadi krusial. Dengan demikian, pemerintah perlu bertindak cepat. Misalnya, BBC News Indonesia melaporkan kecaman buruh.

Reaksi Publik dan Media

Publik bereaksi keras terhadap kasus korupsi Noel KPK, menurut KBR. Warganet menggunakan tagar #JusticeForWorkers untuk menuntut keadilan.

Reaksi Utama:

1. Publik: Menuntut reformasi Kemnaker dan pengawasan ketat.
2. Media: Menyoroti ironi Noel yang vokal antikorupsi, menurut Liputan6.
3. KPK: Berjanji menelusuri aliran dana lebih lanjut.

Selain itu, media sosial mempercepat penyebaran kemarahan publik, menurut Suara. Oleh karena itu, transparansi hukum menjadi sorotan. Dengan demikian, kepercayaan publik perlu dipulihkan. Misalnya, Detik melaporkan permintaan maaf Noel.

Kesimpulan

Kasus korupsi Noel KPK mencoreng Kabinet Merah Putih. Prabowo menegaskan komitmen antikorupsi dengan memecat Noel. Penyelidikan KPK berlanjut untuk memastikan keadilan. Cek detail di Detik!