advent1jkt.sch.id – Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik untuk 2026, menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batalkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setelah diskusi dengan asosiasi industri rokok seperti GAPPRI pada 26 September 2025. Airlangga sebut kebijakan ini beri kepastian bagi industri tembakau yang serap jutaan pekerja. Artikel ini mengulas dukungan Airlangga, keputusan Purbaya, dampak pada industri, respons DPR, dan prospek ke depan, per 30 September 2025, 04:43 WIB.
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik untuk Stabilitas
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik sebagai langkah strategis untuk industri tembakau. Selain itu, ia sebut keputusan Purbaya beri kejelasan bagi pelaku usaha. Untuk itu, industri besar seperti Djarum dan Gudang Garam sambut positif kebijakan ini. Meski begitu, tekanan rokok ilegal tetap jadi tantangan. Oleh karena itu, Airlangga dorong pengawasan ketat. Dengan demikian, stabilitas industri jadi prioritas utama.
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik Pasca-Diskusi GAPPRI
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik setelah Purbaya bertemu GAPPRI, termasuk perwakilan Djarum, Gudang Garam, dan Wismilak. Selain itu, Purbaya tolak usulan turunkan tarif dan pilih pertahankan tarif 2025. Untuk itu, industri lega karena hindari beban tambahan. Meski begitu, Purbaya soroti perlunya tekan rokok ilegal. Oleh karena itu, ia usul perluasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Dengan demikian, kebijakan ini seimbangkan penerimaan negara dan industri.
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik demi Pekerja
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik karena industri tembakau serap 6 juta pekerja. Selain itu, kenaikan cukai sebelumnya picu PHK, seperti di Gudang Garam, dengan penurunan karyawan dari 32.491 (2019) ke 30.308 (2024). Untuk itu, kebijakan ini lindungi buruh dan petani tembakau. Meski begitu, rokok ilegal rugikan negara Rp 97,81 triliun pada 2024. Oleh karena itu, Purbaya rencanakan sistem KIHT untuk kecilkan pasar ilegal. Dengan demikian, pekerja kecil terlindungi.
Respons DPR terhadap Kebijakan Cukai 2026
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik, begitu pula Komisi XI DPR. Selain itu, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun sebut kebijakan ini pahami isu fundamental industri. Untuk itu, DPR dorong evaluasi regulasi untuk tekan rokok ilegal dan jaga penerimaan negara. Meski begitu, Komnas Pengendalian Tembakau kritik keputusan ini karena lewatkan peluang kurangi prevalensi perokok. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu keseimbangan. Dengan demikian, DPR dan pemerintah selaraskan visi.
Prospek Industri Tembakau Pasca-Kebijakan
Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik, harapkan pemulihan industri tembakau. Selain itu, produksi rokok turun jadi 318,15 miliar batang pada 2023 akibat cukai tinggi. Untuk itu, moratorium tiga tahun, seperti diusul Kadin Jatim, bisa beri ruang pemulihan. Meski begitu, rokok ilegal dan daya beli rendah jadi hambatan. Oleh karena itu, perluasan KIHT dan pengawasan ketat jadi solusi. Dengan demikian, industri tembakau berpotensi stabil di 2026.
Kesimpulan
Yes! Airlangga Dukung Cukai Rokok Tak Naik di 2026 karena beri kepastian bagi industri tembakau. Selain itu, keputusan Purbaya seimbangkan penerimaan negara dan perlindungan pekerja. Untuk itu, DPR sambut positif, meski Komnas PT kritik soal kesehatan. Meski begitu, rokok ilegal tetap jadi ancaman besar. Dengan demikian, kebijakan ini dan perluasan KIHT jadi langkah strategis untuk masa depan industri tembakau.
