0
0
Pendahuluan
advent1jkt.sch.id – KKP bantah tanggul beton Cilincing menjadi topik hangat setelah viral di media sosial. Tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, mengganggu akses nelayan lokal untuk melaut, memaksa mereka memutar jarak lebih jauh. Merespons keluhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa struktur ini bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall. Dengan demikian, artikel ini mengulas pernyataan KKP, verifikasi izin, dan dampaknya terhadap nelayan serta ekonomi maritim.
KKP Bantah Tanggul Beton Cilincing: Bukan Proyek Giant Sea Wall
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa tanggul beton di Cilincing bukanlah Giant Sea Wall. “Struktur tersebut bukan bagian dari proyek tanggul laut raksasa,” ujarnya. Selain itu, tim KKP telah memeriksa lokasi dan izinnya. Hasil verifikasi menunjukkan aktivitas tersebut mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Untuk itu, KKP memastikan proyek berjalan sesuai regulasi. Kompas.com
Verifikasi Lapangan oleh KKP
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, mengonfirmasi bahwa KKP melakukan pengecekan langsung atas keluhan nelayan Cilincing terkait proyek reklamasi. Proyek ini milik PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang membangun terminal umum untuk memperkuat konektivitas maritim. Dengan kata lain, infrastruktur ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui logistik modern dan efisien. Namun, Fajar menekankan pengawasan ketat agar tidak merugikan masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama KKP. CNN Indonesia
Dampak terhadap Nelayan Lokal
KKP bantah tanggul beton Cilincing, tetapi nelayan tetap mengeluhkan akses terhambat. Mereka harus memutar lebih jauh untuk mencapai laut terbuka, yang berpotensi menurunkan pendapatan harian. Selain itu, proyek reklamasi di sekitar Pelabuhan Marunda ini dikelola oleh pengelola pelabuhan, bukan Pemprov DKI Jakarta. Stafsus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menyatakan bahwa kewenangan perizinan berada di tangan KKP. “Lokasi itu di bawah otoritas KKP,” tegas Chico. Akibatnya, nelayan berharap solusi cepat untuk meminimalkan gangguan. Detik.com
Tujuan Proyek PT KCN
Proyek terminal umum PT KCN dirancang untuk meningkatkan efisiensi logistik maritim Indonesia. Fajar Kurniawan menjelaskan bahwa pembangunan ini harus selaras dengan aturan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, infrastruktur baru diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Selain itu, KKP berkomitmen memantau pelaksanaan agar tidak merugikan nelayan. Untuk itu, komunikasi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat pesisir menjadi kunci. Oleh karena itu, proyek ini bisa menjadi contoh pengembangan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Tribun News
Respons Pemprov DKI dan Pengelola Pelabuhan
Chico Hakim menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak bertanggung jawab atas tanggul di Cilincing karena berada di kawasan Pelabuhan Marunda. Pengelola pelabuhan lebih paham detail perizinan dan tujuan proyek. Selanjutnya, KKP akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan isu akses nelayan. Dengan kata lain, solusi seperti jalur khusus atau penyesuaian struktur mungkin dipertimbangkan. Akibatnya, harapan nelayan terhadap respons cepat dari KKP semakin tinggi.
Kesimpulan
KKP bantah tanggul beton Cilincing sebagai Giant Sea Wall, menegaskan bahwa proyek PT KCN berizin dan bertujuan positif untuk ekonomi maritim. Meski demikian, KKP prioritas lindungi nelayan dan laut. Dengan demikian, pengawasan ketat dan dialog antarpihak diperlukan agar proyek tidak ganggu akses pesisir. Untuk itu, kasus ini menjadi pelajaran bagi pengembangan infrastruktur laut di Indonesia. Akibatnya, keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijaga.
